JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa diperlukan upaya Keras untuk mengatasi disparitas harga antar wilayah, termasuk dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. 

Sri Mulyani menjelaskan jika saat ini inflasi di beberapa provinsi di Indonesia masih berada di atas level nasional, oleh karena itu menurutnya kolaborasi antara pusat dan daerah atau antar daerah harus terus dilakukan agar bisa menekan kenaikan inflasi. 

"Sejalan dengan trend nasional, hampir semua provinsi mengalami perlambatan inflasi. Inflasi daerah Jawa bergerak stabil, namun beberapa daerah menunjukkan peningkatan seperti Bangka Belitung, NTT, Kalbar, Sultra, Maluku Papua Barat, Papua," ujarnya, dalam kegiatan penyerahan insentif fiskal kinerja pengendalian inflasi daerah dan rakor pengendalian inflasi 2023 secara virtual, Senin (31/7/23). 

Menteri Keuangan RI tersebut menerangkan, inflasi yang relatif tinggi terjadi di daerah kawasan Timur, hal tersebut terutama didorong oleh tarif angkutan udara, harga pangan, gangguan cuaca serta permasalahan lainnya. 

Oleh karena itu sebutnya, diperlukan kebijakan memperkuat distribusi guna menekan biaya logistik, pengendalian terhadap gangguan cuaca, dan permasalahan lainnya. 

"Jadi mohon semuanya sangat berhati-hati termasuk juga dampak Elnino," lanjutnya. 

Sri Mulyani menambah, tantangan kebijakan pengendalian inflasi ke depan diwarnai oleh kondisi ketidakpastian global, tantangan iklim dan cuaca, serta isu disparitas. 

Menkeu menerangkan untuk ketidakpastian kondisi global itu adalah tensi geopolitik mendorong kenaikan harga komoditas, volatilitas nilai tukar akibat risiko resesi. 

Sedangkan faktor domestik dan masalah struktural adalah agenda kebijakan reformasi energi penguatan demand pasca pandemi, disparitas pasokan, tantangan disparitas antar daerah cukup tinggi, serta permasalahan logistik nasional.

"Untuk iklim dan cuaca siklus cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan volatilitas harga pangan, perubahan iklim dan global warming mempengaruhi reproduksi pangan secara umum," tuturnya. 

Sri Mulyani melanjutkan, saat ini pemerintah Indonesia menggunakan semua instrumen kebijakan untuk menjaga inflasi. Karena dampak dari berbagai inflasi itu tidak dapat di kontrol. 

"Kita menggunakan hampir semua sisi APBN untuk menjaga rakyat dan menjaga perekonomian dari keburan inflasi ini. Kalau masyarakat terhantam dengan harga pangan tinggi, kita membantu rakyat yang tergerus saya belinya dengan bansos tambahan," ucapnya.

(Mediacenter Riau/ip)