Selasa, 25 Sya'ban 1445 H | 05 Maret 2024
Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Atasi Dampak El Nino dan Tekanan Ekonomi Global
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

PEKANBARUPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.

“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (25/10/2023). 

Menkeu mengatakan, terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM. UMKM kita juga kita ingin terus dorong, terutama untuk penyaluran KUR dan juga kita ingin makin meningkatkan terutama sektor properti perumahan,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kilogaram selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun. Sementara, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR).

“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 [triliun] targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan paket kebijakan ketiga adalah penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” tandasnya.

(Mediacenter Riau/MC Riau)

Info Lainnya

info riau sepekan 1

Info Riau

Berita & Info Lainnya

Podcast Dsikominfotik Riau

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Kementerian PANRB Perkenalkan Wajah Baru e-SAKIP Reviu

Kamis, 22 Februari 2024 | 06:50:20 WIB

Inilah Perpres 32/2024 tentang Publisher Rights

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:39:44 WIB

HPN 2024, Ini Pesan Presiden Joko Widodo

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:43:57 WIB

KPPS Harus Bekerja Jujur, Adil, Tegas, dan Cermat

Selasa, 13 Februari 2024 | 08:09:34 WIB

Sukseskan Pemilu 2024, ASN Harus Jaga Netralitas

Rabu, 20 Desember 2023 | 16:08:50 WIB

PSMS Medan vs PSPS Riau Imbang 0-0

Sabtu, 09 Desember 2023 | 21:02:16 WIB