Pekanbaru - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah guna menghadapi dampak dari situasi dan berbagai tantangan global. Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Jakarta.

Pertama, Presiden meminta kepala daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing.

“Kendalikan inflasi, jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya, pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti yang tadi saya sampaikan subsidi angkutan bisa dilakukan,” ujarnya.

Kedua, Presiden meminta para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, terutama terhadap penurunan produksi komoditas.

“Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap perlu saya sampaikan waspadai potensi kebakaran. [Kebakaran] masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera  sampaikan ke BNPB Pusat,” ujarnya.

Ketiga, terkait reformasi birokrasi, Presiden mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Presiden menekankan bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini. Seperti itu yang para Gubernur, Bapak-Ibu Gubernur, Bapak-Ibu Bupati/Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan semua negara sekarang ini rebutan,” ujarnya.

Kedua, Presiden meminta para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, terutama terhadap penurunan produksi komoditas.

“Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap perlu saya sampaikan waspadai potensi kebakaran. [Kebakaran] masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera  sampaikan ke BNPB Pusat,” ujarnya.

Ketiga, terkait reformasi birokrasi, Presiden mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Presiden menekankan bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini. Seperti itu yang para Gubernur, Bapak-Ibu Gubernur, Bapak-Ibu Bupati/Wali Kota selesaikan. Karena investasi itu rebutan semua negara sekarang ini rebutan,” ujarnya.

Keempat, Kepala Negara juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut  akan sangat membantu masyarakat.

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip yang dibeli produk dalam negeri, utamanya [produk] UMKM kita,” ucapnya.

Kelima, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

“Penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah,” ujarnya,

Keenam, Presiden menekankan peran kepala daerah dalam mendukung kesuksesan agenda nasional Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. Kepala Negara meminta agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati, Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan Bapak-Ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga, pastikan ASN itu netral,” tandasnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

“Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik,” tandasnya.

(Mediacenter Riau/MC Riau)