PEKANBARU - Evaluasi pejabat eselon II Pemprov Riau sudah berjalan empat hari, Jum'at (8/12/2023). Evaluasi pejabat eselon II Pemprov Riau ini sudah dimulai sejak Selasa (5/12/2023) dan akan berakhir pada Sabtu (9/12/2023) besok.

Di hari terakhir Sabtu (9/12/2023) besok, tersisa 6 pejabat eselon II lagi yang mengikuti evaluasi. Sementara di hari keempat, Jum'at (8/12/2023) init ada 10 pejabat yang menjalani evaluasi.

Mereka diantaranya adalah, H.Kamsol yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian Drs. Helmi D yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya Indra SE yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ikhwan Ridwan yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Syahfalefi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Wan Fazriatul Mammunah yang menjabat sebagai Direktur Rumah sakit Umum Daerah Arifin Achmad.

Kemudian M Arief Setiawan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Zainal Arifin yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Selain deretan pejabat tersebut, di hari keempat ini, juga tampak hadir menjalani evaluasi Pj Walikota Pekanbaru Muflihun. Uun dievaluasi dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, Jum'at (8/12/2023) mengungkapkan, setelah tahapan evaluasi selesai, pihaknya akan melakukan rekap nilai. Kemudian menyampaikan hasilnya ke Gubernur Riau.
 
"Setelah evaluasi selesai, nanti Pansel merekap nilai dan mendiskusikan hasil asesmen untuk merekomendasikan siapa ke jabatan apa, kita laporkan kepada PPK dalam hal ini adalah pak gubernur," katanya.

Setelah itu, barulah hasilnya disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta izin pelantikan.

"Setelah ini, dilaporkan prosesnya ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi pelantikan," ujarnya.

Budi menjelaskan, total ada 45 pejabat eselon yang akan dievaluasi. Evaluasi pejabat eselon II tersebut dilakukan setelah Pemprov Riau mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait rekomendasi rencana uji kompetensi PTP dalam rangka rotasi/mutasi di lingkungan Pemprov Riau.

Budi Fakhri menyampaikan, pejabat eselon II Pemprov Riau yang dievaluasi sebanyak 45 orang, dan satu pejabat yakni Kepala Dinas PMD-Dukcapil Riau, Djoko Edy Imhar tidak dievaluasi sebab untuk evaluasi jabatan Kadis PMD Dukcapil harus seizin kementerian terkait.

"Jadi seluruhnya dievaluasi. Kecuali Kepala Dinas PMD-Dukcapil. Karena dari surat dari kementerian terkait agar pejabat Disdukcapil di daerah jangan dilakukan evaluasi. Hal ini guna untuk mempersoalkan data untuk pemilihan umum (Pemilu)," katanya.

Seluruh pejabat yang mengikuti evaluasi diminta menyiapkan materi presentasi sesuai tema yang sudah ditetapkan untuk dipresentasikan dihadapan tim Pansel.

Adapun tema yang ditetapkan dalam tema evaluasi kali ini adalah "capaian kinerja organisasi perangkat daerah yang dijabat dalam rangka merealisasikan RPJMD 2019-2024 dan mewujudkan rencana pembangunan daerah transisi 2025.

"Materi presentasi berisi rencana kerja, target dan realisasi serta prestasi yang dicapai selama menduduki jabatannya," ujar Ketua Tim Pansel evaluasi pejabat eselon II Pemprov Riau M. Yafiz. 

(Mediacenter Riau/sa)