KAMPAR - Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardani, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendorong terselenggaranya kegiatan Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) di Provinsi Riau tahun 2024.

Elly Wardani berharap dengan adanya Gebyar AKS 2024 ini dapat dengan segera mengidentifikasi faktor resiko dan rencana tidak lanjut intervensi yang harus segera diimplementasikan, dipantau dan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kasus stunting baru di Provinsi Riau. 

"Gebyar AKS 2024 kali ini yang menyasar sasaran audit sebanyak 562 orang sasaran yang terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin serta balita. Terima kasih untuk dukungan dan bantuan semua dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau," ucapnya, dalam kegiatan Gebyar AKS 2024 di Kabupaten Kampar, Senin (4/3/24). 

Asisten III Setdaprov Riau tersebut juga mengharapkan peran pemerintah daerah melalui tim percepatan penurunan stunting baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Sehingga tim percepatan penurunan stunting di setiap daerah tersebut diminta untuk dapat menyusun sebuah rencana tidak lanjut implementasi, sehingga faktor risiko penyebab stunting dapat diatasi secara dini.

"Semoga kasus stunting bisa menjadi perhatian bersama. Mari kita jadikan Riau bebas stunting, dengan gizi sehat dan seimbang," ungkapnya. 

Elly Wardani melanjutkan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, audit kasus stunting merupakan salah satu dari lima kegiatan prioritas dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting. 

Ia menjelaskan, AKS penting dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilan rutin atau sumber data lainnya

Sebutnya, pada tahun 2023 Timpercepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau menginisiasi pelaksanaan Gebyar AKS dengan tujuan untuk melakukan secara serentak percepatan identifikasi risiko stunting, serta percepatan dalam pelaksanaan intervensi yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran di 12 kabupaten kota se Provinsi Riau. 

"Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan aks tahun 2023 masih ditemukan ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, balita dengan infeksi berulang, serta ibu nifas yang belum mendapatkan layanan KB dan tidak memberikan inisiasi menyusui," kata dia. 

Asisten III Setda Riau itu mengungkapkan, menindaklanjuti hal tersebut tim pakar telah memberikan rekomendasi kepada semua kelompok sasaran untuk segera diberikan intervensi, namun masih ada beberapa kabupaten yang belum menyampaikan laporan untuk tidak lanjut hasil rekomendasi tersebut. 

Untuk itu terangnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan AKS, melalui pelaksanaan Gebyar Audit Kasus Stunting Provinsi Riau tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat melaksanakan pendekatan 5 pasti. 

Yaitu, pastikan penentuan keluarga dan individu target sasaran audit dilaksanakan dengan baik dan benar, pastikan setiap keluarga dan individu target sasaran audit masuk dalam daftar target sasaran intervensi pasca audit, dan pastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memperoleh pelayanan program intervensi pasca audit.

"Selanjutnya pastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan sesuai kriteria program, serta pastikan semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan terlaporkan sesuai kebutuhan model pelaporan dan tepat waktu," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)