JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menekankan kepada semua pejabat pemerintah bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat pelayanan masyarakat. 

Sehingga terang Presiden RI itu, seharusnya yang menjadi tolak ukur dari kehadiran birokrasi adalah kepuasan masyarakat dan manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat. 

"Saya ingin menggaris bawahi, saya ingin menekankan bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," tekannya, dalam kegiatan SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia, disiarkan melayani YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/5/24). 

Presiden Jokowi menerangkan, kehadiran birokrasi seharusnya juga bagaimana urusan bisa lebih mudah.

Namun terangnya, jika disuatu kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ada kurang lebih 27.000 aplikasi atau 27.000 platform yang  berjalan sendiri dan sistem kerjanya sendiri, maka tentu tidak akan mungkin mempermudah, dan mempercepat urusan masyarakat.

Bahkan tidak hanya itu, saat ini banyak pula platform digital pemerintah yang tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. 

Oleh sebab itu menurutnya, perlu ia sampaikan bahwa mulai Januari 2024 ini, instansi pemerintah diminta berhenti membuat aplikasi baru. 

"Mulai tahun ini berhentilah membikin platform baru, stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," ucapnya. 

Jokowi menambahkan, tahun ini saja ia melakukan pengecekan,  ketika membuat anggaran ada 6,2 Triliun Rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru dan membuat platform baru. 

Kemudian ditemukan pula di satu Kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Karena menurutnya, mungkin dulu setiap berganti menteri, maka aplikasi juga diganti.

Begitu pula dengan di daerah, setiap gubernur nya berganti maka ganti aplikasi, ketika ganti kepala dinas maka diganti pula aplikasinya.

"Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan, tidak boleh kita teruskan lagi," lanjut Jokowi. 

Sehingga Presiden RI itu menilai banyak aplikasi ini tidak efektif dan bahkan menyebabkan tidak efektif dalam pelayanan kepada masyarakat.

Karenanya ia meminta agar kehadiran birokrasi itu seharusnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan membuat pelayanan semakin mudah dan cepat.

"Jadi sekali lagi, Kemenkes aplikasi sendiri, pelayanan pajak sendiri aplikasinya, pelayanan pendidikan aplikasi sendiri, kalau semua ada yang baru apa yang terjadi? Instal lagi, isi data lagi, ruwet inilah yang kita stop," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)