PEKANBARU - Pemprov Riau yang diwakili Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual di seluruh Indonesia. Kegiatan ini digelar di RCC Menara Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Senin (28/10/2024).

Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat. Serta, diikuti oleh sejumlah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang terhubung secara virtual.

Kepada Mediacenter Riau, Job Kurniawan katakan, Provinsi Riau mencatatkan inflasi sebesar 1,38 persen, menempatkannya pada posisi sepuluh terendah di antara provinsi lain di Indonesia. Angka ini menunjukkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang terkendali dibandingkan dengan wilayah lainnya.

"Pada prinsipnya, inflasi Provinsi Riau masih terkendali, namun harus tetap kita awasi," ucap Job usai mengikuti Rakor.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir (Juli - September 2024). Dimana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada bulan September 2024.

Menanggapi hal tersebut, Job menuturkan bahwa, meski hal ini menandakan inflasi di Provinsi Riau menurun, namun deflasi yang cukup dalam dapat merugikan produsen. Sebab, hasil produksi mereka akan dihargai dengan sangat rendah.

Namun, inflasi yang berada diatas 3,5 persen, jelasnya, dapat menyebabkan masyarakat ekonomi menengah kebawah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Maka dari itu, ia berharap, inflasi di Riau bisa tetap terjaga hingga akhir tahun mendatang. Untuk itu, perlu kerja sama pemerintah, seluruh stakeholder, dan masyarakat dalam menjaga inflasi khususnya di Provinsi Riau

"Kita berharap bulan depan bisa lebih naik dari ini, targetnya 2,5 persen plus minus 1 persen, kita akan terus memantau, karena jangan sampai terlalu dalam deflasinya, kita harus jaga agar harga ini dapat terkendali kedepannya, jadi produsen dan konsumennya senang, sehingga juga saat Nataru nanti harga Bapok ini dapat terkendali," tutupnya.

(Mediacenter Riau/Alw)