Senin, 12 Sya'ban 1446 H | 10 Februari 2025
BPKP: Pengawasan Intern Sangat Penting Dukung Transparansi Keuangan Daerah

JAKARTA - Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono mengatakan bahwa peran dari pengawasan intern sangat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 

Raden Suhartono juga memaparkan beberapa strategi yang bisa dilakukan pengawasan intern dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, dikutip melalui YouTube Kemendagri, Rabu (18/12/24). 

"Peran pengawas intern ini sangat penting, baik itu pemerintah daerah dan OPD, serta APIP sendiri," katanya. 

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) mengungkapkan, adapun peran pimpinan daerah dan OPD dalam strategi pengawasan intern diantaranya, memastikan perencanaan kinerja milik tujuan yang jelas, indikator yang jelas, target terukur, serta turunan program kegiatan masuk akal dan penting, serta menjaga agar alokasi belanja daerah efektif.

Selanjutnya, memperhatikan dengan seksama proyek pengadaan barang atau jasa dengan nilai besar, pastikan seluruh titik rawan kecurangan dikendalikan dengan efektif.

"Petakan proses bisnis pelayanan perizinan terutama yang melibatkan tahapan yang rumit dan waktu yang panjang, waspadai bottleneck yang menjadi calon kecurangan," lanjut dia. 

Kemudian, untuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  daerah adalah mengawal dan membantu proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.

Pastikan rencana pembangunan berkualitas sesuai prioritas dan kebutuhan daerah, serta dirancang secara efektif.

Kemudian lanjut dia, APIP bisa memeriksa dan menguji titik rawan tiap tahapan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), kemudian uji apakah terjadi kecurangan termasuk potensi konflik kepentingan atau nepotisme antar pihak yang terlibat.

"Uji proses bisnis pelayanan perizinan dan berikan saran de-bottlenecking. Petakan potensi rawan kecurangan dan penyimpangan prosedur," ujarnya. 

Terakhir, Raden Suhartono menyampaikan bahwa pemanfaatan fiskal daerah harus dipastikan berdampak memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Serta BPKP siap mendukung pemerintah daerah yang berkomitmen dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerahnya.

(Mediacenter Riau/ip)

Info Lainnya

info riau sepekan 1

Info Riau

Berita & Info Lainnya

Podcast Dsikominfotik Riau

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Aplikasi SIM PUB-UGB Resmi Diluncurkan, Ini Tujuannya

Jumat, 27 Desember 2024 | 20:05:56 WIB

Mendikdasmen: Diperlukan Sinergi Bangun Karakter Bangsa

Jumat, 27 Desember 2024 | 20:03:16 WIB

BKKBN: Diperlukan Peran Semua Pihak Atasi Stunting

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:15:19 WIB

Begini Upaya Bulog Jaga Stabilitas Harga Pangan

Senin, 23 Desember 2024 | 18:19:41 WIB

Bappenas Paparkan Strategi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 18 Desember 2024 | 19:34:49 WIB

Kemkomdigi: Judi Online Jadi Masalah Serius di Indonesia

Kamis, 05 Desember 2024 | 19:00:28 WIB

Kemkomdigi: Judi Online Ancaman Serius Generasi Muda

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:38:17 WIB