JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali membahas isu-isu prioritas Pemerintah Digital. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan transformasi digital pemerintah di Indonesia.

"Kementerian PANRB tidak akan bisa mentransformasikan birokrasi tanpa adanya dukungan dan kolaborasi dari Komdigi. Kita ditugaskan untuk melakukan transformasi tata kelolanya. Sementara Bu Menteri Komdigi akan berkolaborasi perkuat transformasi digital pemerintah dari aspek teknologi," ujar Menteri Rini usai rapat dengan Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid, di Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Transformasi digital pemerintah di Indonesia mengalami percepatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan berpotensi terus berkembang pesat dalam dekade mendatang. Rini mengungkapkan Indonesia saat ini berada di periode "Bonus Momentum" yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kesinambungan transformasi digital pemerintah.

Momentum ini dimulai dengan transisi pemerintahan baru, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) baru. Pergantian kepemimpinan menjadi momen krusial untuk menyusun agenda prioritas pembangunan, termasuk memperkuat transformasi digital pemerintah dengan memasukkannya sebagai salah satu prioritas di RPJMN.

Selain itu, periode revisi peraturan presiden (perpres) dan peraturan terkait pemerintah digital juga menjadi momentum penting. Perpres SPBE dan perpres terkait lainnya akan habis masa berlakunya pada 2024/2025, sehingga pada 2025 akan dilakukan revisi/perbaikan. Hal ini memberikan kesempatan untuk menata ulang tata kelola agar mendukung kebutuhan prioritas pembangunan.

Munculnya berbagai inisiatif digitalisasi yang komprehensif sebagai fondasi juga menjadi pendorong percepatan dan kesinambungan transformasi digital pemerintah Indonesia. Berbagai inisiatif digital yang baik dan dapat menjadi contoh memberikan momentum untuk kesadaran pentingnya digitalisasi dengan cara yang tepat, contohnya E-Katalog, Simbara, maupun didirikannya INA Digital.

"Komdigi memiliki peran sentral dalam kebijakan dan penerapan Pemerintah Digital. Kita akan terus bekerja sama dan berkolaborasi sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden bahwa setiap menteri harus mempunyai program yang saling berkaitan supaya nanti sama-sama mencapai satu tujuan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," tutur Rini.

Setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting untuk membina domain dalam arsitektur pemerintah digital. Keterpaduan transformasi digital dimulai dari identifikasi layanan terpadu (proses bisnis, layanan, data dan informasi) yang didukung oleh teknologi digital yang terintegrasi (aplikasi, data dan informasi, infrastruktur, keamanan) dan berorientasi kemudahan pengguna (user centric).

Sejak 2018, Tim Koordinasi SPBE Nasional (TKSN) telah dibentuk untuk mendorong Transformasi Digital Pemerintah (SPBE). Menteri Komdigi bertugas untuk membina pembangunan aplikasi dan penyediaan infrastruktur SPBE kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan nasional.

Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid menyampaikan Kominfo selaku Chief Technology Officer siap mendukung pembinaan K/L/D khususnya terkait aplikasi dan infrastruktur untuk percepatan transformasi digital pemerintah.

"Ini Asta Cita dari Presiden yang memang diamanatkan, juga khusus kepada Kementerian PANRB dan Kominfo, menuju ke arah sana tentu banyak persiapan-persiapan dan komunikasi intensif yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mewujudkan harapan Presiden," pungkas Meutya.

(Mediacenter Riau/MC Riau)