JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri RI menerbitkan surat edaran nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 1446 Hijriah.

Maksud dari edaran tersebut untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi arus mudik lebaran. Serta meningkatkan koordinasi terpadu antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. 

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung langkah-langkah antisipasi selama periode arus mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini diambil karena ada beberapa hal yang memerlukan waktu untuk disiapkan," ungkap Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Pemda se Indonesia, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (17/02/25). 

Ditambahkan Tito, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan Pemda dalam edaran mendukung kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025 nantinya. 

Diantaranya tentang pokok arahan kepada gubernur dan bupati atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah terkait kesiapan sistem transportasi, dan infrastruktur pendukung.

"Ketentraman dan ketertiban umum, mitigasi resiko akibat bencana, serta penyediaan layanan dan pendukung lainnya harus dipersiapkan pula," sebutnya. 

Kemudian, Tito Karnavian juga meminta Pemda untuk melakukan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda, kepolisian dan TNI, serta membentuk posko lebaran tahun 2025 untuk kesiapan pengamanan arus mudik. 

Selanjutnya, memastikan kelancaran arus lalu lintas terutama pada daerah-daerah asal perlintasan dan tujuan mudik pada masa mudik lebaran. 

Memperkuat sistem transportasi angkutan umum, transportasi air, tarif angkutan, layanan pada terminal penumpang, dan digitalisasi layanan. 

"Memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalan di jalur lainnya dan perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya, seperti posko kesehatan, tempat istirahat dan prasarana lainnya," lanjut dia. 

Mendagri juga meminta Pemda untuk menjaga ketentraman dan ketertiban untuk kelancaran di objek wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, pasar tumpah, dan ruang publik lainnya melibatkan Satpol PP, bersama unsur TNI/Polri.

Serta, mitigasi resiko kejadian bencana yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas arus mudik Lebaran 2025 mendatang. 

"Meningkatkan pelayanan umum bagi pemudik melalui layanan call center layanan kesehatan dan membentuk Pos Satgas didaerah-daerah yang rawan kecelakaan," tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut,  Tito Karnavian juga memberikan arahan sekaligus meminta pemerintah daerah (Pemda) agar siaga dan mendukung arus mudik Lebaran 2025 atau 1446 Hijriah mendatang. 

"Kesiapan infrastruktur dan transportasi harus dipastikan sejak dini atau lebih dari satu bulan sebelum lebaran, agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan," katanya. 

(Mediacenter Riau/ip)