JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat 260 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo. 

Oleh karena itu, Tomsi Tohir meminta semua Pemda yang belum mengusulkan lahan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum makanan bergizi, agar segera melaporkan ke pusat. 

"Bagi kepala daerah yang belum mengusulkan lahan tempat SPPG atau dapur makanan bergizi ini, ada 260 yang belum mengusulkan lahan, tolong segera dilaporkan," katanya, dalam rakor pengendalian inflasi disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Rabu (4/5/25). 

Tomsi Tohir mengungkapkan, lahan SPPG ini bisa saja lahan milik Pemda, milik desa atau lainnya, dan akan disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Nantinya kata dia, lahan tersebut akan dipinjam oleh Badan Gizi Nasional dan akan dibangun dapurnya disitu untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis. 

Sekjen Kemendagri menuturkan, daerah-daerah yang dibangun SPPG ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi daerahnya. Terutama dalam hal pergerakan perekonomian masyarakat.

Kemudian kata dia, SPPG juga selain bertugas untuk pemenuhan makanan bergizi, juga bertugas membantu ibu dan anak yang kurang bergizi di daerah beroperasinya. 

"Bagi desa yang berkesempatan atau daerah yang terpilih diutamakan pemenuhan pangan nya dari warga setempat, sayurnya, berasnya dan sebagainya. Sehingga akan hidup perputaran uang di desa tersebut dan itu akan mensejahterakan warga," ungkapnya. 

Sekjen Kemendagri mengingatkan Pemda untuk mengusulkan lokasi SPPG ini agak banyak, karena nanti akan dipilih dan program ini terus berlanjut setiap bulan dan semakin bertambah. 

Dia menerangkan, untuk tahun 2025 ini, anggaran yang disiarkan untuk MBG sebesar Rp7,1 triliun. Agar penyerapannya maksimal, untuk itu Pemda diminta segera mengusulkan lahan SPPG. 

"Per provinsi, tolong dicek masing-masing kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan mencerdaskan anak kita. Jadi jangan tidak mengupaya berkaitan dengan lahan," ungkapnya. 

Tomsi Tohir menerangkan, pemerintah daerah harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena manfaatnya yang luar biasa bagi daerah. 

Tidak hanya itu sebut dia, MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat, sehingga kepala daerah wajib melaksanakannya dan yang tidak melaksanakan terdapat sanksinya. 

"Kami minta agar segera memenuhi ini. Kalau ada yang di pulau, jumlahnya di pulau itu muridnya 600 gak ada masalah, kirim dulu kesiapan lahan untuk dapurnya. Kalau halaman sekolah nya masih luas bisa dibuat di halaman sekolah," ucap dia. 

Tomsi Tohir menambahkan, untuk rencana tahap satu ini, di setiap kabupaten/kota akan dibangun minimal tiga SPPG, sampai dengan bulan Agustus ini. 

Sehingga dia meminta daerah menjadikan ini sebagai perhatian serius, dan untuk lahannya segera dikumpulkan datanya, agar segera dibangun dapurnya oleh Badan Gizi Nasional. 

"Kalau kita butuh tiga, daerah boleh kirim sampai 10. Supaya badan gizi punya stok lokasi, jangan butuh tiga dikirim satu. Ini kesempatan yang baik, kita sebagai aparat pemerintah berbahagia kalau anak kita bisa kita bantu mendapatkan makanan bergizi dan lingkungan ekonominya hidup. Kami harap ini menjadi perhatian yang serius," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)