PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau memastikan bahwa daya tampung Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA, SMK, dan MA tahun ajaran 2025/2026 mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SMP yang ada di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdik Provinsi Riau, Erisman Yahya pada acara Penandatanganan Pakta Integritas Sistem SPMB Riau Tahun Pelajaran 2025/2026 di Gedung Daerah Balai Serindit. 

Dilaporkannya, saat ini tercatat sebanyak 108 ribu siswa telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Jumlah ini menjadi acuan utama dalam perencanaan daya tampung SPMB agar semua siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa kendala berarti.

“Dari jumlah 108 ribu siswa SMP dari negeri maupun swasta yang telah lulus itu, InsyaAllah tertampung semua,” kata Erisman, Jum’at (13/6/2025). 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan daya tampung di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, agar proses seleksi berjalan merata dan adil. Pemerataan ini diharapkan mampu menghindari terjadinya lonjakan pendaftar hanya di sekolah-sekolah tertentu.

“Kalau perbedaannya, pada PPDB lebih menekankan pada zonasi. Sementara SPMB, selain zonasi, juga memperhitungkan nilai dan prestasi. Sehingga lebih berimbang,” jelasnya. 

Dikatakan Erisman, salah satu penyebab ketidakseimbangan selama ini adalah pola pikir masyarakat yang menganggap hanya sekolah-sekolah tertentu yang unggul. Hal ini memicu konsentrasi pendaftar di sekolah favorit, yang sering kali melebihi kapasitas, sementara sekolah lain kekurangan peserta.

Dengan sistem pendaftaran yang mempertimbangkan zonasi dan jalur seleksi yang sudah ditetapkan, Disdik Provinsi Riau mengimbau masyarakat agar lebih rasional dalam memilih sekolah. Mengikuti aturan jalur domisili dinilai akan membantu menciptakan pemerataan dan memastikan seluruh siswa tertampung dengan lebih adil.

Jika proses pendaftaran berjalan sesuai jalur yang telah disediakan, tidak hanya pemerataan yang akan tercapai, tapi juga kesempatan belajar yang lebih merata di seluruh sekolah. Ini juga memberi ruang bagi sekolah-sekolah lain untuk berkembang karena memperoleh siswa sesuai kapasitas.

“Kami ingin menyampaikan pada masyarakat, bahwa semua sekolah itu baik. Jangan mengarahkan anak didik kita hanya pada satu atau dua sekolah yang dianggap unggul saja. Pemikiran ini yang nantinya akan menjadi persoalan, karena tentu daya tampung sekolahnya terbatas,” ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan Plh Kadisdik Provinsi Riau, bagi siswa yang nantinya tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi. Namun, program ini hanya berlaku bagi siswa yang masuk ke sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Pemerintah Daerah.

“Melalui BOSDA Afirmasi, anak-anak kita dari keluarga kurang mampu bisa masuk ke sekolah swasta yang sudah MoU dengan kita, sehingga nanti mereka bisa bersekolah dengan gratis,” terangnya. 

Meski begitu, Erisman menuturkan bahwa jumlah penerima BOSDA Afirmasi terbatas. Oleh karena itu, Disdik Provinsi Riau mendorong masyarakat untuk mengikuti proses seleksi secara bijak, memanfaatkan semua jalur yang tersedia, dan mempertimbangkan sekolah alternatif yang tetap berkualitas.

“Untuk tahun lalu itu kuotanya sebanyak 2000 siswa, untuk tahun ini tidak jauh berbeda. Untuk sekolah swasta yang sudah MoU mayoritas ada di Kota Pekanbaru. Karena pendaftaran yang cukup ketat inikan memang ada di Pekanbaru,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/wjh)