PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau diminta segera melakukan antisipasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mendatang. Sehingga tidak mempengaruhi pembangunan daerah dan mengganggu program prioritas. 

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Siak dan Pelalawan Abdullah, terkait PAD Riau tahun 2026 yang diprediksi akan mengalami penurunan. 

Oleh sebab itu Abdullah mengingatkan Pemprov Riau untuk segera melakukan antisipasi penurunan PAD tersebut. Apalagi, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat sudah berkurang. Tentunya akan berdampak signifikan terhadap penurunan APBD.

Ia mengatakan penyebab turunnya pendapatan itu salah satunya adalah DBH minyak bumi. Karena porsi negara dari Blok Rokan turun dari 36 ke 16 persen. 

"Pemprov Riau mesti melakukan langkah-langkah inovatif dalam menciptakan peluang-peluang sumber pendapatan baru agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang mana solusinya hanya kreativitas dalam peningkatan PAD, BUMD dan pengelolaan aset," ujar Abdullah, Rabu (20/8/2025).

Selain itu, penurunan pendapatan juga dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang terus turun diprediksi bisa tembus ke USD 60 perbbarel dan efisiensi TKD 2026.

Abdullah mengatakan, pemerintah pusat masih melakukan efisiensi sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri keuangan (Menkeu) beberapa hari yang lalu.

Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPRD Riau ini berharap, sehubungan dengan mulai disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan belum diserahkan ke DPRD, Pemprov harus menghitung dengan cermat, dan tetap optimis tanpa mengabaikan hal-hal yang bersifat realistis.

(Mediacenter Riau/jep)