SOLO - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 secara resmi dikukuhkan dalam sebuah upacara meriah di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (4/10/2025). Acara bersejarah ini menjadi penanda dimulainya era baru kepemimpinan organisasi pers tertua di Indonesia, yang diharapkan dapat memperkuat marwah dan independensi jurnalisme nasional.

Pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran tinggi Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), termasuk Menteri Meutya Hafid dan Wakil Menteri Nezar Patria. Hadir pula Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, serta seluruh ketua PWI provinsi se-Indonesia dan jajaran Forkopimda Kota Surakarta, menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap eksistensi PWI.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan peran strategis PWI dalam menjaga marwah pers nasional. Meutya menyebut PWI bukan hanya sekadar organisasi profesi, melainkan sebuah wadah yang memiliki fungsi ganda, yaitu melindungi sekaligus memberdayakan wartawan di seluruh penjuru Indonesia.

"PWI harus menjadi rumah yang aman sekaligus produktif, tempat lahirnya karya jurnalistik yang independen, berkualitas, dan dipercaya publik," ujar Meutya Hafid.

Ia menekankan harapan pemerintah agar PWI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga standar kualitas jurnalisme. Harapan ini mencerminkan kebutuhan akan informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.

Meutya juga secara khusus menyoroti pentingnya regulasi Publisher's Right yang kini telah resmi berlaku melalui Peraturan Presiden. Menurutnya, aturan tersebut merupakan instrumen keadilan yang krusial untuk memastikan bahwa karya jurnalistik memperoleh penghargaan ekonomi yang layak di tengah dominasi platform digital global.

"Platform digital yang menayangkan berita harus menghargai jerih payah wartawan. Ini adalah bentuk perlindungan sekaligus penghormatan pada profesi pers," tegas Meutya.

Ia menggarisbawahi dampak regulasi ini terhadap keberlanjutan industri media. Penerapan hak cipta pers ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem media yang lebih adil dan berkelanjutan secara finansial.

Meutya Hafid mengapresiasi langkah konkret yang telah dilakukan oleh Google, yang diketahui telah menjalin kerja sama dengan sejumlah media nasional terkait Publisher's Right. Ia berharap, platform digital global lain akan segera mengikuti langkah Google dalam waktu dekat untuk memenuhi kewajiban yang diatur oleh Peraturan Presiden tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat terpilih, Akhmad Munir atau yang akrab disapa Cak Munir menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya persatuan sebagai kunci keberlangsungan organisasi. Cak Munir mengingatkan, sebelum Kongres Persatuan digelar, kondisi internal PWI sempat berada di titik nadir akibat perpecahan.

"Tanpa persatuan, organisasi akan lumpuh. Itu terbukti saat PWI benar-benar tidak berjalan," kata Munir.

Ia menegaskan bahwa konsolidasi dan rekonsiliasi telah mengembalikan PWI ke jalurnya. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh anggota PWI untuk terus menjaga soliditas di bawah kepengurusan baru.

Acara pengukuhan berlangsung meriah yang diawali dengan penampilan tarian tradisional Rara Ngigel, menambah semarak nuansa budaya Jawa. Surat keputusan (SK) pengurus dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, sebelum Cak Munir secara langsung memimpin prosesi pengukuhan.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, Menteri Meutya Hafid berharap semangat dan integritas PWI Pusat dapat mengalir hingga ke daerah-daerah. Ia memberikan penekanan pada peran pers yang tak terpisahkan dari kemajuan bangsa. "Pemerintah pusat maupun daerah wajib mendukung pers sebagai mitra strategis pembangunan," tutupnya.

(Mediacenter Riau/MC Riau)