JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagai wujud memperkuat komitmen dalam rangka mempercepat digitalisasi keuangan di daerah. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pemerintah dan BI terus berupaya mempercepat digitalisasi keuangan di daerah. Sampai saat ini kata dia, sudah 590 Pemda dari 640 Pemda sudah digitalisasi. 

Perry Warjiyo menuturkan, Pemda sekarang ini berlomba melakukan elektronifikasi digitalisasi, baik itu mengenai penerimaan daerah, apakah untuk retribusi untuk PBB,  pajak hotel dan restoran dan sebagainya. Sehingga Pemda bisa meningkatkan penerimaan daerahnya melalui digitalisasi. 

"Bahkan sekarang juga kita akan perluas untuk pengeluarannya bagaimana cash management yang ditawarkan perbankan itu, yang pengeluarannya bisa secara digitalisasi, apakah untuk perjalanan daerah atau untuk pengeluaran daerah lainnya. Sehingga ini secara efisien di dalam pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola, dan tentu saja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," katanya, dalam Festival ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan IFSE, Jumat (31/10/25). 

Gubernur BI menambahkan, diluncurkannya KATALIS P2DD ini dinilai sangat penting, karena pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. 

Disamping itu jelasnya, Pemda berperan strategis mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik diseluruh penjuru Indonesia. 

Sehingga dengan KATALIS P2DD ini tidak hanya mendorong layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga kesatuan bangsa itu menjadi satu dengan digitalisasi KATALIS P2DD ini. 

"Oleh karena itu ditengah percepatan transformasi digital nasional, peningkatan kapasitas literasi digital menjadi fondasi utama agar digitalisasi di daerah berjalan efektif inklusif dan berkelanjutan," lanjutnya. 

Gubernur BI melanjutkan, tanpa kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni, potensi besar digitalisasi akan sulit diwujudkan secara merata diseluruh wilayah. 

Maka melalui program KATALIS P2DD, terang Perry, BI bersama kementerian dan pemerintah daerah akan terus bersama memperkuat kemampuan SDM daerah dalam mempercepat elektronisasi pemerintah daerah. 

Jelasnya, program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, berbagi praktek terbaik dalam mengimplementasikan digitalisasi keuangan daerah secara terarah dan adaptif. 

"Kami berharap Ini akan memperkuat, memperluas digitalisasi daerah, SDM Pemda, literasi digitalisasi keuangan, kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)