SIAK - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Siak Wan Idris mengatakan saat ini masih ditemui kasus warga yang sudah dianggap mampu akan tetapi tetap terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Padahal di sisi lain warga miskin baru belum masuk dalam daftar penerima manfaat. 

Salah satu antisipasi kasus warga mampu masuk sebagai penerima manfaat bantuan sosial tidak terulang adalah dengan pembaruan data penerima. 

Ia mengatakan ketepatan data sangat berpengaruh terhadap penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Oleh sebab itu Wan Idris mengingatkan para perangkat kampung dan petugas pendataan di lapangan untuk lebih aktif melakukan pembaruan data penerima supaya bantuan sosial tepat sasaran.

"Penghulu perangkat kampung hingga ketua RT harus aktif dalam melaporkan warganya yang layak namun belum menerima Bansos. Setiap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat harus segera dilaporkan, diperbarui dan didaftarkan melalui petugas Dinsos yang ada di kampung," jelasnya, Rabu (3/12/2025).

Wan Idris mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan maupun bantuan daerah lainnya. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam proses pendataan.

"Ini bukan hanya tugas pemerintah kampung, tapi juga partisipasi warga. Semakin akurat data, semakin tepat pula bantuan yang disalurkan," katanya.

Penyaluran bansos dari pemerintah pusat kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).

Data ini merupakan hasil penyatuan tiga pangkalan data besar, yakni DTKS yang dikelola Kementerian Sosial, data P3KE (Kemiskinan Ekstrem), data Regsosek yang dikelola BPS.

Ketiganya digabung menjadi satu sistem terpadu bernama DTSN yang berisi data jumlah penduduk beserta pemeringkatannya berdasarkan tingkat kesejahteraan.

(Mediacenter Riau/jep)