PEKANBARU -Dalam rangka percepatan pendirian Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau menggelar rapat koordinasi strategis bersama perwakilan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor UIN Suska Riau menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan menjadi prioritas utama dalam proyek strategis pendirian Fakultas Kedokteran ini.

Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi penggunaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) maupun Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), khususnya untuk belanja modal alat kesehatan yang memiliki spesifikasi teknis dan nilai investasi tinggi.

“Sinergi dan pendampingan dari UIN Malang sangat penting untuk meminimalisir potensi kesalahan administrasi, terutama dalam proses pengadaan yang sering menjadi tantangan teknis di lapangan,” ujarnya.

Selain aspek infrastruktur, rapat juga membahas strategi penganggaran untuk pemenuhan sumber daya manusia. Kedua institusi mendiskusikan skema pembiayaan perekrutan dan pengembangan kapasitas dosen spesialis serta tenaga laboran medis.

"Hal ini dinilai krusial guna memastikan pemenuhan standar akreditasi, khususnya terkait rasio dosen dan mahasiswa, sejak awal operasional fakultas,"tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, rapat ini menjadi bagian dari langkah benchmarking, mengingat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah lebih dahulu berhasil mengelola Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

"Melalui forum ini, UIN Suska Riau memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penganggaran dalam proses pendirian fakultas kedokteran,"terangnya.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk menyusun pedoman teknis penggunaan anggaran yang akan menjadi acuan bagi Tim Task Force Pendirian Fakultas Kedokteran UIN Suska Riau.

Dengan adanya pendampingan intensif dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kita optimistis dapat merealisasikan pendirian Fakultas Kedokteran yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tertib dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, guna menjawab kebutuhan tenaga medis di Provinsi Riau,"tutupnya.

(Mediacenter Riau/mad)