Pekanbaru - Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur membuka Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (11/2/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat kualitas demokrasi di Provinsi Riau.

Zulkifli menegaskan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)bukan sekadar instrumen pengukuran, melainkan alat baca bagi pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras dengan prinsip demokrasi, kepastian hukum, serta rasa aman di tengah masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2024, capaian IDI Provinsi Riau berada pada angka 8,55 dan masih dalam kategori sedang. Secara nasional, posisi Riau berada di peringkat sembilan terbawah  dari 34 provinsi. Sebab masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperbaiki. 

"Beberapa aspek dinilai belum optimal dan memerlukan langkah strategis yang lebih terarah," katanya. 

Pemaparan teknis mengenai indikator-indikator tersebut akan disampaikan oleh narasumber dari instansi terkait, guna mengidentifikasi faktor penghambat sekaligus peluang peningkatan nilai indeks.

Lanjut Zulkifli, data IDI tidak bersifat sektoral semata, melainkan membutuhkan perbaikan kebijakan yang terintegrasi. Pemerintah Riau tidak sedang mencari pembenaran atau membandingkan diri dengan  lain, melainkan membaca data secara objektif sebagai dasar perbaikan kualitas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029, penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, serta demokrasi yang substantif telah ditetapkan sebagai agenda utama pembangunan. 

"Oleh karena itu, capaian IDI sebelumnya dijadikan tolok ukur untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah hingga tahun 2029," ujarnya. 

Melalui forum diskusi ini, pemerintah  berharap peserta dapat mengurai secara jernih faktor-faktor yang memengaruhi capaian indeks serta merumuskan langkah strategis yang realistis, implementatif, dan berdampak nyata. Hasil diskusi tidak berhenti pada rekomendasi normatif, tetapi menjadi bahan kerja konkret bagi pemerintah daerah.

“Arah pembangunan telah ditetapkan, kerangka regulasi telah tersedia, dan data sudah kita miliki," 

"Tugas kita bersama adalah menyambungkan data, kebijakan, dan pelaksanaannya, sehingga peningkatan kualitas demokrasi benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat,” ucapnya. 

Sebagai penutup, Zulkifli juga berharap diskusi menghasilkan rumusan yang tajam, objektif, dan dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Provinsi Riau.

(Mediacenter Riau/ns)