PEKANBARU - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan bahwa selama tujuh tahun terakhir Indonesia berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) skala besar. Memasuki tahun 2026, BNPB menargetkan capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia mengatakan, sejak kebakaran besar yang terjadi pada 2019, Indonesia mampu menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengendalian karhutla. Bahkan pada 2023 yang merupakan tahun El Nino, Indonesia dinilai berhasil mengatasinya tanpa terjadi kebakaran besar seperti sebelumnya.

“Tujuh tahun ini Indonesia sudah bisa membuktikan tidak ada kebakaran besar setelah tahun 2019. Bahkan di tahun 2023 yang merupakan El Nino, Indonesia juga sudah bisa mengatasinya,” ujar Kepala BNPB Suharyanto di Lanud Rsn Pekanbaru, Kamis (05/03/2026).

Dijelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga masyarakat peduli api. Pola penanganan kini lebih sistematis, cepat, dan terkoordinasi.

Memasuki 2026, BNPB mendapat arahan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan agar capaian ini dipertahankan. Bahkan, seluruh pihak diminta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan karhutla.

“Tentu saja di tahun 2026 ini kami semua mendapat arahan Bapak Menko Polkam agar kondisi ini harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa keterpaduan semua pihak menjadi kunci utama. Tidak ada satu institusi pun yang memiliki peran dominan, sebab seluruh elemen bekerja secara kolaboratif dan sinergis.

“Yang pertama, kami informasikan bahwa keterpaduan semua pihak ini memang kunci jadi tidak ada satu institusi yang mempunyai peran lebih, semuanya berkolaborasi, bekerjasama secara sinergi,” tegasnya.

Kepala BNPB Suharyanto juga menetapkan enam provinsi prioritas penanganan karhutla berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Di wilayah Sumatera terdapat Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sementara di Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Diungkapkan, dari enam provinsi tersebut, hingga Maret ini baru Provinsi Riau yang secara resmi meminta dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla. Atas permintaan itu, Menko Polkam RI secara langsung memimpin koordinasi ke Riau.

“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini,” ungkapnya.

Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC). Strategi ini dinilai paling efektif ketika masih tersedia potensi awan hujan sehingga lahan dapat menjadi lebih lembab.

“Kemudian langkahnya adalah kami sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Ini ketika masih ada awan pertumbuhan hujan ini paling efektif, paling efisien. Apabila sudah ada kebakaran, kemudian didatangkan hujan sehingga bisa padam,” terangnya.

Selain itu, ia juga menuturkan masing-masing provinsi prioritas, saat ini telah dibentuk satuan tugas darat yang dilengkapi peralatan pemadam kebakaran. BNPB memastikan dukungan peralatan akan terus ditingkatkan secara bertahap setiap tahunnya.

“Apabila curah hujan semakin berkurang karena sudah masuk musim kemarau, susah didatangkan hujannya. Di masing-masing provinsi prioritas sudah terbentuk satgas darat,” tuturnya.

Selanjutnya, apabila karhutla terjadi dalam skala besar dan tidak mampu dikendalikan oleh satgas darat maupun OMC, BNPB akan mengerahkan helikopter water bombing untuk pemadaman dari udara.

“Kemudian, jika karhutla terjadi sangat besar, satgas darat tidak mampu lagi memadamkan api dan operasi modifikasi cuaca tidak bisa lagi dilakukan, barulah kami akan menurunkan heli water bombing. Jadi begitu mekanisme kerjanya,” pungkasnya.

(Mediacenter Riau/bib)